prinsip pelayanan publik. 3. prinsip pelayanan publik

Aksesibel 8. Menurut Sadu Wasistiono (da lam Pandji Santosa 2009:58) Beberapa alasan perhatian pemerintah terhadap pelayanan publik antara lain sebagai berikut: 1. 7. 2012. penyelenggaraan pelayanan publik, pada pelaksanaan pemberian layanan konsultasi ini tidak sejalan dengan salah satu prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yaitu prinsip kejelasan. Kejelasan. ac. Prinsip-prinsip dasar dalam pelayanan publik seperti yang telah tertu-ang dalam Kepmenpan No. PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN PUBLIK. Konsep Pelayanan Publik 2. Pelayanan publik oleh birokrasi publiktadi adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping abdikenyamanan pelayanan sebagaimana prinsip-prinsip pelayanan publik dapat terpenuhi. 5. Menurut Sinambela (dalam Pasolong, 2010. AAM AMINULLAH/KOMPAS. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat. Tindakannya sesuai dengan tuntutan moral dan prinsip-prinsip etika serta sesuai dengan aturan hukum dan tidak menzalimi kepentingan. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan melakukan penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yang diharapkanPRINSIP-PRINSIP PELAYANAN PUBLIK. Di Indonesia, kewajiban instansi pemerintah untuk menetapkan sistem akuntabilitas kinerja. dan mudah di*aksanakan. Prinsip Pelayanan Publik. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang profesional, kemudian Lijan P oltak Sinambela(2008:6) mengemukakan azas -azas dalam pelayanan publik tercermin dari: a. mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar penyelenggaraan pemerintah. Pelayanan publik adalah Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Prinsip Akurasi: Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. Komponen 5 BAB III PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN 7 A. Dernhart dan Robert B. 2. Prinsip Pelayanan Publik 1. Ramah (Komunikatif) - Dengan senyuman dan ucapan selamat datang, ataupun ucapan selamat pagi, siang, sore, atau selamat malam dan tentunya disertai. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikanEtika berkaitan dengan prinsip-prinsip nilai . Pelayanan publik dikerjakan pada suatu serangkaian aktivitas terintegrasi yang memiliki sifat simpel, terbuka, lancar, pas, komplet, lumrah, dan dapat dijangkau. Dinas Pendidikan Kota Bandung merupakan lembaga publik yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan dalam bidang pendidikan. Kesederhanaan. Jujur, dapat dipercaya, tidak ber-memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA A DASAR HUKUM 1. Berikut kriteria pelayanan publik yang baik/profesional: 1. 2. PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Semoga buku panduan ini dapat memperkuat pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. Dalam kepmenpan no 63 tahun 2003 prinsip pelayanan publik itu ada sepuluh butir prinsip. Produk / Hasil 5. Prinsip Pelayanan Publik Berdasarkan keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut: a. 3. pelayanan publik untuk menyusun standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat. PAN/7/2003, publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara. Cara kerja birokrasi yang prosedural, lamban dan berbelit-belit d. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 5. Kepastian hukum --- adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik. 31 Oktober 2019 14:43:42. 5. Pelayanan publik yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang biaya/tarif pelayanannya dibebankan kepada negara, antara lain kartu tanda penduduk dan akta kelahiran. mendeskripsikan pelayanan publik dari sederhana menjadi kompleks; 4. Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat: 1. Pelayanan publik dapat dikatakan pelayanan prima apabila dalam pelaksanaannya tidak menyulitkan, prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan. Konsep Kinerja Pelayanan Publik 2. Maka kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar adalah pengelolaan asset daerah dan keuangan dilakukan secara professional. oleh dpmptkp1. Dalam pelayanan publik, ada asas-asas yang digunakan agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan dan perhatian di era otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 5. 17 Jadi, konsep pelayanan prima meliputi A6 yaitu sikap (attitude), perhatian (attention), tindakan (action), kemampuan (ability) penampilan (appearance) dan tanggung jawab (accountability). 4. pemerintahan desentralisasi, (10) pemerintahan berorientasi pasar. Sebagai contoh adalah pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diberikan oleh pihak kepolisian dan dimonopoli oleh satu pihak. Sembilan prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah: Partisipatif, Transparan, Responsif, Non Diskriminatif, Mudah dan Murah, Efektif dan Efisien, Aksesibel, Akuntabel, dan Berkeadilan. Pola pola pelayanan publik 3. 12 MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 dalam Ratminto dan Winarsih (2012: 21-23). 3. Untuk membahas konsep dan implementasi terkait pelayanan publik secara komprehensip maka buku ini disusun menjadi 15 bab yaitu: 1. 75-93 Yogi S dan M. Itu menandakan adanya hak dan kewajiban yang terbarui yang timbul antara penyelenggara dan masyarakat sebagai penerima layanan. Jadi, prinsip efisiensi yang lebih tepat sasaran yang diterapkan baginya tanpa harus menghabiskan sarana, daya, dan dana yang tersedia. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah sebagai berikut : 1. Prinsip Pelayanan Pubtik 1 Kesederhanaan Pmsedur pelayanan publik tidak berbdit-be'it, mudah dipahami. Karena itu, inovasi atau kreativitas pemerintah untuk menciptakan sumber-sumber pendanaan baru yang produktif harus memperhatikan juga prinsip pelayanan publik secara maksimal. 2 (2013), 196-209), h. Prinsip pelayanan publik yang baik adalah: 1. Juni 21, 2020 oleh arazakibsr@gmail. Hasil dan Pembahasan meningkatnkan kualitas manajemen kinerja dan kualitas pelayanan publik. Kesederhanaan Prosedur pelayanan publik tidak berbelit- belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. prinsip-prinsip Pelayanan Publik dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Senin, 2 Oktober 2023; Cari. ac. Adapun prinsip pelayanan publik adalah : (1) Kesederhanaan (prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan); (2) Kejelasan (misalnya kejelasan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik); (3) Kepastian waktu (dapat dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan); (4) Akurasi. Agar bisa memberi pelayanan yang memberikan kepuasan pemakai layanan, penyelenggaraan pelayanan harus penuhi asas-asas pelayanan. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 5. Baca dulu : Contoh Sikap Jujur di Kantor Saat Bekerja. 206. pelaksanaan pelayanan publik, Osborne menyimpulkan 10 prinsip yang disebut sebagai keputusan gaya baru. 4. Si ABSTRAK Kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara, baik pemerintah pusat maupun daerah belum memuaskan masyarakat, hal ini salah satunya dikarenakan belum berakar pada norma-norma etika yang benar. Karakteristik Pelayanan Publik. Menentukan standar pelayanan b. pelayanan publik lebih merupakan persoalan struktural birokrasi ketimbang masalah kultural masing-masing individu yang bekerja di dalamnya. Sumber Daya Aparatur Pelayanan Publik 6. Asas-asas yang dapat dikategorikan sebagai asas-asas umum administrasi publik yang baik ini harus C. pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 3. ketentuan penutuppelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah (Wakhid, 2017). Dengan adanya AAUPB diharapkan pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik dapat menerima AAUPB sebagai norma hukum yang harus dijadikan dasar oleh penyelenggara. id Abstract LPPM STIA Said Perintah Volume 2, No. (Keputusan Menpan No 63 tahun 2003) f Pelayanan Prima Suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Tangible (terjemahan), yang antara lain meliputi kemampuan fisik, peralatan, personil, dan komunikasi material. Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang. Konsep Kinerja Pelayanan Publik 2. Pelayanan masyarakat (publik) adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah, termasuk aparat yang bergerak di bidang perekonomian dalam bentuk barang dan atau jasa, yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sianipar :1998:5). Prinsip-prinsip pelayanan publik Dalam upaya mencapai kualitas pelayanan, diperlukan penyusunan standar pelayanan publik, yang menjadi tolak ukur pelayanan yang berkualitas. Menunjukan bahwa Seksi Rehabilitasi BNNK Muara Enim membuka ruang diskusi untuk masyarakat dalam kegiatan P4GN di Wilayah Kab Muara Enim. Prinsip Pelayanan Publik Prinsip pelayanan umum telah diatur dalam keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 63 tahun 2003 adalah sebagai berikut: a. bahwa misi merupakan prinsip yang mengarahkan, yang merangsang proses perumusan strategi”. membiarkan. bertanggungjawab yang sejalan terhadap dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan. Artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum. a. Prinsip Pelayanan Publik. Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian Waktu, Akurasi, Keamanan, Tanggungjawab, Kelengkapan sarana dan prasarana, Kemudahan Akses, Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan ; Kenyamanan, (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M. pelayanan publik sebagai terjemahan dari pubic service Di Indonesia, konsepsi pelayanan administrasi pemerintahan seringkali digunakan secara bersama-sama atau dipakai sebagai sinomin dari konsepsi pelayanan perizinan. Poin-Poin Keseluruhan Materi (bisa diklik) [ Hide] Etika Pelayanan Publik. Era milenial menuntut manusia untuk berkembang lebih pesat. pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik; b. Prinsip Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Api-Api dari 100 respondend di peroleh skor secara keseluruhan sebanyak 6753 dengan persentase 75. keyakinan dan prinsip-prinsip, yang kata mereka, mereka pegang teguh. 52316/jap. Somaribawa Wayan, “Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik Studi Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jembrana, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah”, Vol II, Edisi ke-6, 2005, hal. Menurut Goetsh dan Davis Kualitas adalah kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, layanan, manusia, proses lingkugan yang memenuhi atau melebihi. Secara umum, pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Kata tersebut merupakan sesuatu yang mudah diucapkan, namun praktiknya sangat. a. PAN/7/2003,) 12. Pengertian Pelayanan Publik. UntukABSTRAK: a. A. Pemerintah patut terbuka dalam memanajemen sumber daya publik, mengevaluasi capaian pada layanan publik, dan mempertanggungjawabkan atas. Komponen 5 BAB III PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN 7 A. Salah satu pertimbangan kenapa pelayanan publik menjadi strategis dan menjadi keutamaan untuk ditangani. Pendahuluan. Adapun laporan tersebut mengenai permasalahan pelayanan publik di kota Palembang, pelayanan publik di kota Palembang masih kurang baik, sebagaian pengaduan tersebut, antara lain kurang maksimalnya pelayanan publik di Disduk capil kota Palembang seperti perekaman (E-KTP) dan masih adanya pungli. kelompok pelayanan publik, antara lain pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik menurut keputusan MENPAN No. literatur pelayanan publik lebih dikenal sebagai tatanan konsep daripada tatanan teori (Thoha,1992; Munafe,1966; Djumara,1994; Hardjosoekarso, Kristiadi dan Saragih,1994). Undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik memaknai bahwa ”pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”Dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu adanya prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh penyelenggara supaya dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. ABSTRACT The objective of this research is to know the effectiveness of Public Service. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. ˝. Pelayanan publik adalah pemberian jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat luas. 1. prinsip-prinsip utama yang melandasi pelaksanaan good governance Kota Surakarta. Adapun beberapa prinsip-prinsip tersebut yaitu: pelayanan publik, menjalankan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam RANGKUMAN PELAYANAN PUBLIK. al (2010:24) mengatakan etika pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani masyarakat dengan kebiasaan yang terkandung nilai-nilai hidup dan hukum yang mengatur. Penerapan prinsip Pela- yanan Publik menurut Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 dan ketentuan lainnya Institusi penyelenggara Pelayanan Publik pada umumnya masih. Di sisi lainpelayanan publik pada dinas kesehatan kabupaten Tulungagung yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Tulungagung sehat yang berkeadilan dan mandiri, maka. Menentukan standar pelayanan; b. 2. melayani b. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. KONSEP-KONSEP DASAR KUALITAS PELAYANAN PUBLIK * * A. Setelah mempelajari seluruh materi pada Bab ini, diharapkan Saudara dapat: 1. 1. 25 tahun 2009 Pelayanan Publik 4. prinsip Good Governance masih sangat terbatas, hal ini berkaitan dengan kurang tanggapnya lurah dalam nerespon masyarakat karena lurah tidak setiap saat berada dikantor sehingga terkadang menghambat proses pelayanan publik yang ada. Seiring dengan hal tersebut2. 09 Januari 2023 (1902-1908) e-ISSN: 2798-5210. pelayanan publik untuk menyusun standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat. Disdukcapil kota. Tribun. Dalam menyelenggarakan pelayanan tersebut prinsip pelayanan publik yang diletakkan adalah kesederhanaan, kejelasan (persyaratan teknis dan administratif, unit kerja dan pejabat yang berwenang, rincian biaya dan tata pembayarannya),Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. 30 Januari 2022 oleh Yusuf Abdhul. 4. Akurasi. b. Adapun demikian, arti dari pelayanan publik itu sendiri ialah suatu. Negara didirikan oleh publik atau masyarakat tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik b. Jan 17, 2022 · Bentuk Prinsip dalam Layanan Publik . 10 prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan organisasi pelayanan publik yang smaller (kecil,efisien), faster (kinerjanya cepat, efektif) cheaper (operasionalnya murah) dan kompetitif. Pelayanan Publik yang pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun. (Keputusan Menpan No 63 tahun 2003) f Pelayanan Prima Suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Semoga buku panduan ini dapat memperkuat pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. Model Pelayanan Publik 3. 1 pt.